Deklarasi Hari Keterbukaan Nasional

Deklarasi Hari Keterbukaan Nasional

Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) dideklarasikan di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta, pada Kamis (30/5). Deklarasi digelar dalam rangkaian acara “Lima Tahun Pemberlakuan UU KIP dan Deklarasi Hari Keterbukaan Informasi Nasional” yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Pemilihan Gedung Joeang sebagai tempat deklarasi tentunya bukan tanpa alasan. Sejarah mengajarkan, gedung itu adalah markas Pemoeda Menteng 31. Sekelompok pemuda yang terkenal karena “menculik” dan mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan bangsa.

Mereka meminta kepada dua tokoh nasional itu untuk segera membuka simpul-simpul belenggu yang mengekang kedaulatan bangsa. Semangat perubahan bagi bangsa. Semangat yang sepertinya menjadi elan vital mendasar yang ingin dirasakan kembali dalam pelaksanaan deklarasi Keterbukaan Informasi Nasional kali ini.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini yang dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Keterbukaan informasi diharapkan menjadi spirit perubahan yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Deklarasi Keterbukaan Informasi Nasional yang dipimpin Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono tersebut diikuti ketua/perwakilan Komisi Informasi (KI) Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, para pejabat Kementerian dan Lembaga (KL), para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta organisasi masyarakat sipil.

Acara diawali dengan laporan Ketua KIP dilanjutkan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Ketua KIP mengatakan bahwa Indonesia harus bangga memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang dilahirkan tanggal 30 April tujuh tahun yang lalu dan dilaksanakan 30 April lima tahun yang lalu.

Hamid yang baru kembali dari mengikuti International Conference of Information Commissiones (ICIC) di Santiago, Chile, mengungkapkan, keterbukaan informasi publik di Indonesia telah diakui dunia internasional. Bahkan pada 2017, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan komisioner keterbukaan informasi se-dunia,

“Ini bukti bahwa keterbukaan informasi di Indonesia terus berjalan ke arah positif termasuk peran Komisi Informasi (KI) dalam mengawal keterbukaan. Peran KI ini telah diakui penggiat transparansi informasi dunia,” ujar Hamid.

Indonesia dinilai telah maju dalam keterbukaan Informasi Publik dan pantas menjadi tuan rumah. “Jika nanti kita bisa melaksanakan acara skala dunia tersebut, maka Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjadi tuan rumah dari ICIC. Selama ini sembilan kali konferensi hanya berputar di Eropa, Kanada, dan Amerika Latin,” kata Ketua KIP.

“Saya tadi malam baru datang setelah perjalanan 34 jam dari Santiago, meski capek tapi gembira menyampaikan berita ini ke forum,” sambung dia.

Sementara itu Menkominfo mengatakan bahwa ia mewakili Presiden Jokowi yang sedang kunjungan kerja di Lampung pada saat yang sama.

“Pak Presiden menyampaikan salam kepada Komisi Informasi seluruh Indonesia dan semua yang hadir di sini serta minta maaf karena harus keluar kota,” kata dia. Menkominfo juga mendorong agar pelaksanaan keterbukaan informasi dilakukan secara seimbang. Pemerintah daerah juga diminta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Data Kominfo menyatakan baru 50 persen pemerintah daerah yang yang membentuk PPID. Sementara menurut Kemendragi mencapai 65 persen.

“Lima puluh persen atau enam puluh lima persen, itu termasuk rendah karena UU KIP sudah dijalankan lima tahun,” kata ketua KPI, Abdulhamid.

Selain itu, menurut Ketua KIP, deklarasi tersebut juga merupakan amanah dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Mataram, NTB, tanggal 11 – 14 September 2014.

“Dalam rumusan Rakornas, ada tuntutan peserta untuk deklarasi Hari KIN tersebut dan hal itu tertuang dalam rekomendasi Rakornas bidang eksternal,” kata dia. Menurut Ketua KIP, tidak ada pilihan lain bagi KIP bahwa setiap amanah harus dilaksanakan. Dengan demikian, setiap tahun mulai tahun 2016 nantinya Hari KIN ini akan selalu diperingati.

Dalam rangkaian acara yang digelar dari pagi hingga siang tersebut, setelah laporan Ketua KIP, sambutan Menteri Kominfo, dan deklarasi Hari KIN; lalu dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Komisi Informasi yang pada awalnya dinyanyikan oleh grup paduan suara KIP dan kemudian dinyanyikan seluruh hadirin, pemberian penghargaan kepada Badan Publik, partner strategis, dan media massa; kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik dan diakhiri dengan ramah tamah. [P]

Sumber : http://mediakom.sehatnegeriku.com/deklarasi-hari-keterbukaan-nasional/

Dipost Oleh Administrator

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Post Terkait

Tinggalkan Komentar