Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.