LAKIP merupakan laporan yang berisi akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. LAKIP disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun. Laporan ini memuat perbandingan antara perencanaan dan hasil, serta pengukuran kinerja dan evaluasi. LAKIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. LAKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan.