Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan, sedangkan yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri.

 Terkait dengan ini maka pemerintah mensyahkan  Undang-Undang No 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang pemberlakuannya mulai bulan Mei 2010. adapun tujuan UU tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien.

 Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka dibentuklah Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pedokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 480 /HKM-I/13/2012 tentang Struktur organisasi, Penunjukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.